PBB-P2 Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah
KARANGANYAR — Komandan Kodim 0727/Karanganyar Letkol Inf Andri Army Yudha Ardhitama, S.I.P., diwakili Kapten Inf Mawid menghadiri Launching Program Unggulan Pembebasan Pembayaran PBB P 2 tahun 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, dihadiri sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga wajib pajak, Selasa 18/3/2025.
Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi meluncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) 2025 serta program pembebasan pajak bagi warga wajib pajak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar, Rober Christanto, menyampaikan apresiasi sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Sebagaimana kita ketahui, PBB-P2 merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
Hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat Karanganyar yang telah membayar pajak," ungkapnya.
Baca Juga
- Pengamanan Sholat Idul Fitri 1446 H di Wilayah Kecamatan Wonosari Oleh Babinsa Dan Bhabinkamtibmas
- Danramil 22 Wonosari Pimpin Apel Gabungan Kesiapan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Di Kecamatan Wonosari
- Barikan Kenyamanan Babinsa Jajaran Kodim Karanganyar Dampingi Salat Id' Di Wilayah
- Babinsa Jajaran Kodim Karanganyar Melaksanakan Pengamanan Salat Id'
- Anggota Babinsa Koramil Matesih Melaksanakan Pengamanan Salat ID' Di Wilayah Binaan
Kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak daerah secara tepat waktu, imbuh Rober, menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
"Kami juga mengajak seluruh jajaran pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan untuk terus memotivasi serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak, sehingga realisasi PBB-P2 pada tahun anggaran 2024 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kurniadi Maulato, menambahkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah.
"Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan, termasuk memberikan kemudahan pembayaran digital. Program penyimpanan pajak bagi wajib pajak yang masuk dalam DTKS adalah wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan," tandasnya.(Aw-Kra27)
